- Pendaftaran Pertengahan September
BALAI KOTA - Pemkot Surakarta akan kembali membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada pertengahan September. Adapun jumlah tenaga yang dibutuhkan sesuai kuota yang ditentukan melalui Surat Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara No B/1485/M.PAN/ 8/2005 tentang Penerimaan CPNS 2005, sebanyak 496 CPNS.
Formasi CPNS tersebut terbagi dalam tiga bidang, yakni 278 guru, 79 tenaga kesehatan, dan 139 tenaga teknis di luar guru dan tenaga kesehatan. Khusus tenaga teknis di luar guru dan tenaga kesehatan, persentase penerimaan 90% tenaga teknis dan 10% tenaga fasilitas seperti sopir dan caraka (kurir).
Menurut Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) Kota Surakarta, Drs Purnomo Subagyo, penerimaan CPNS kali ini diutamakan bagi tenaga honorer. Untuk formasi guru dan tenaga kesehatan, 70% diprioritaskan bagi tenaga honorer, sedangkan 30% sisanya untuk umum.
"Dari 90 persen tenaga teknis yang dibutuhkan, 58 persen untuk honorer dan 32 persen untuk umum. Adapun tenaga fasilitas seperti sopir dan caraka, semuanya untuk honorer," kata Purnomo, baru-baru ini.
Tunggu Juklak
Mengenai mekanisme penerimaan CPNS, terutama bagi honorer, pihaknya masih menunggu turunnya petunjuk teknis dari Menpan.
"Berapa masa kerja honorer yang dipersyaratkan serta batas usianya, kami belum mendapatkan kepastian, karena kami harus menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Menpan. Kami baru mendapatkan kepastian mengenai kuotanya saja," papar Purnomo.
Purnomo menjamin penerimaan CPNS kali ini bakal berlangsung adil dan terbuka. Mengutip komitmen Wali Kota Joko Widodo belum lama ini, maka tidak akan ada embel-embel dalam hal penerimaan, kenaikan pangkat, serta jabatan di lingkungan pemkot.
"Termasuk dalam perekrutan CPNS tahun ini, tidak akan ada embel-embel apa pun. Kami berharap, warga ikut memantau pelaksanaannya, sehingga benar-benar transparan seperti harapan masyarakat," ujarnya.
Dia meminta warga agar jangan terkecoh pada oknum yang menyatakan bisa membantu dan menjamin pendaftar diterima. "Apalagi sampai menarik imbalan sejumlah uang itu harus dihindari," tegas Purnomo.
Mengenai penyelenggaraan, pihaknya belum bisa memastikan apakah sistem koreksinya diikutkan nasional ataukah daerah sendiri, seperti yang pernah diusulkan dalam penerimaan CPNS sebelumnya. "Masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari Menpan," imbuh Purnomo. (G13-36h)
No comments:
Post a Comment